Sekolah-sekolah diminta agar tidak menghalangi para siswa yang akan mengikuti ujian nasional (UN) sekalipun mereka belum melunasi administrasi keuangan, seperti tunggakan SPP di sekolahnya. Bila ada masalah itu, sebaiknya dibicarakan sesuai pelaksanan UN.
Ketua Komisi D DPRD Kota, Ahmadi mengatakan, ancaman sekolah kepada siswa yang belum menuntaskan administrasi, biasanya berupa tidak diberikannya kartu ujian. Hal itu tentu membuat mental siswa drop dan tidak bisa konsentrasi menghadapi ujian.
Ia mengatakan, menjelang UN, Komisi D sering menerima laporan dari orang tua siswa, antara lain beban biaya ujian yang dinilai terlalu tinggi hingga ancaman penahanan kartu ujian.
Ia menambahkan biaya ujian setiap siswa telah ditanggung pemerintah, baik sekolah negeri maupun swasta, melalui APBN dan APBD. Dikatakannya bahwa setiap siswa dianggarkan Rp 30 ribu dari APBN, dengan rincian 19.065 siswa SMP/MTs, 13.167 siswa SMA/MA, dan SMK 9.496 siswa. Sementara APBD Pemprov Jateng juga mengalokasikan Rp 30 ribu/siswa untuk 10 SDLB (SD Luar Biasa), 6 SMPLB, dan 7 SMALB. Selain itu dana juga untuk 4.000 siswa SMP.
Ia juga mengharapkan kepada semua pihak untuk bisa mendukung persiapan ujian dalam waktu dekat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan isikan Pesan dan Komentar anda tentunya tidak mengandung unsur Zara, Fitnah dan perbuatan yang tidak terpuji.